Fenomena Anjal dan Gepeng di Kota Malang Masih Sulit Diatasi

HALLO MALANG - Fenomena keberadaan anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Malang, Jawa Timur, nampaknya masih sulit diatasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Pasalnya, para anjal dan gepeng ini terpantau masih kembali ke jalanan setelah beberapa kali terjaring petugas Satpol PP Kota Malang.

Plt Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, mengatakan, total ada 57 anjal dan gepeng yang terjaring petugas Satpol PP Kota Malang sepanjang 2022 lalu. Mayoritas dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ini berasal dari luar Kota Malang.

"Itu kebanyakan dari luar (daerah) sehingga dipulangkan, dikembalikan ke keluarganya," katanya, Jumat 19 Mei 2023.

Dari jumlah itu, ada delapan orang anjal dan gepeng yang berasal dari Kota Malang. Mereka yang diketahui berasal dari kategori keluarga kurang mampu kemudian diberi pembinaan keterampilan usaha oleh Dinas Sosial.

"Termasuk yang dari Kota Malang juga dikembalikan ke keluarganya. Ketika kita melihat keluarganya tidak mampu, maka Dinsos membuat pelatihan untuk support sehingga mereka bisa mandiri dan tidak menjadi anjal lagi," ungkapnya.

Pelatihan keterampilan usaha yang diberikan untuk para PMKS ini bermacam-macam. Salah satunya pelatihan produksi makanan ringan keripik.

Tak hanya pelatihan saja, Pemkot Malang juga ikut mendampingi dalam hal pemasaran produk. Bahkan, urusan modal usaha pun juga dibantu dengan bantuan perbankan.

Namun Ida Ayu mengaku bahwa tidak semua PMKS memiliki karakter untuk berjuang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga meski sudah diberi pelatihan, tak sedikit dari mereka yang memilih kembali lagi ke jalanan.

"Merasa lebih enak meminta-minta di jalan dan kembali lagi. Seperti membuat keripik di Kampung Topeng itu sudah pernah dilakukan tapi ternyata mereka kembali lagi. Karena passion mereka susah, sebab karakter demikian," jelasnya.

Oleh karena itu, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang saat ini bakal memperguat sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menangani para PMKS. Pemkot Malang akan mengkaji kembali permasalahan inti dan mencari solusi terbaik.

"Nanti saya rumuskan lagi sama temen-temen dinas. Tidak bisa hanya Dinsos, ini antar OPD," tegasnya.